Ekonom senior Kwik Kian Gie menilai kondisi utang yang ditanggung negara hingga 2017 ini sudah dalam posisi sangat berbahaya. Pasalnya, jumlah utang yang ditanggung pun sangat fantastis. Hanya dalam dua tahun rezim Jokowi, utang indonesia bertambah hampir 1000 triliun rupiah.
“Utang negara sekarang sudah mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar Rp. 3.600 triliun (dibulatkan). Ketika Jokowi disumpah sebagai Presiden, utang negara sebesar sekitar Rp. 2.600 triliun. Dalam waktu 2 tahun dia menambah utang sebesar Rp. 1.000 trilyun atau sebesar 38,46 persen. Ini peningkatan yang luar biasa dalam waktu dua tahun saja,” papar Kwik beberapa waktu lalu.
Menurut mantan Menko Ekuin itu, kondisi negara saat ini sangatlah berbahaya. Dia menilai bahwa ini akibat dari negara yang dipaksa melakukan liberalisasi semaksimal mungkin.
“Ini dilakukan yang tercermin dari perkembangan perundang-undangan kita dalam bidang ekonomi sejak terbitnya UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Baca buku karangan saya yang berjudul ‘Nasib Rakyat Indonesia dalam era Kemerdekaan’,” tukasnya.
Dalam kondisi negara yang terlilit utang, Kwik mengatakan, rakyat Indonesia akan menjadi korban. Rakyat akan dikorbankan dengan semakin diperas melalui pajak dan pungutan lainnya.
“Sangat benar bahwa rakyat diperas oleh pemerintah sekarang, sebagai contoh melalui pajak. Pembiayaannya utang. Utang ini dibayar dari APBN yang 90 % dari pajak, di sinilah letak pemerasan kepada rakyat dalam memungut pajak yang lebih besar dengan berbagai macam cara dan ancaman-ancaman,” jelas Kwik.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas itu juga berpendapat bahwa utang negara saat ini akibat dari ambisi Jokowi dalam bidang infrastruktur yang kebablasan dan tanpa perhitungan matang.
“Menurut saya agak ngawur. Intinya, infrastruktur dibangun tanpa perhitungan apakah ada yang akan menggunakannya? Di mana-mana dibangun jalan tol yang mahal tanpa perhitungan. Apakah kalau sudah jadi akan ada yang memakai? Ada ruas di Papua yang kalau jadi, jumlah mobil di wilayah itu hanya 500 buah. Jangan lupa bahwa kalau infrastruktur terbangun, harus keluar banyak uang untuk pemeliharaan,” beber Kwik.
Kwik menyarankan agar Rezim Jokowi bisa memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik. Bukan hanya mengedepankan pencitraan saja.
“Pembangunan dilakukan dengan perhitungan yang matang tentang biaya dan manfaatnya (cost benefit ratio). Jangan asal pencitraan saja,” pungkasnya.
“Utang negara sekarang sudah mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar Rp. 3.600 triliun (dibulatkan). Ketika Jokowi disumpah sebagai Presiden, utang negara sebesar sekitar Rp. 2.600 triliun. Dalam waktu 2 tahun dia menambah utang sebesar Rp. 1.000 trilyun atau sebesar 38,46 persen. Ini peningkatan yang luar biasa dalam waktu dua tahun saja,” papar Kwik beberapa waktu lalu.
Menurut mantan Menko Ekuin itu, kondisi negara saat ini sangatlah berbahaya. Dia menilai bahwa ini akibat dari negara yang dipaksa melakukan liberalisasi semaksimal mungkin.
“Ini dilakukan yang tercermin dari perkembangan perundang-undangan kita dalam bidang ekonomi sejak terbitnya UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Baca buku karangan saya yang berjudul ‘Nasib Rakyat Indonesia dalam era Kemerdekaan’,” tukasnya.
Dalam kondisi negara yang terlilit utang, Kwik mengatakan, rakyat Indonesia akan menjadi korban. Rakyat akan dikorbankan dengan semakin diperas melalui pajak dan pungutan lainnya.
“Sangat benar bahwa rakyat diperas oleh pemerintah sekarang, sebagai contoh melalui pajak. Pembiayaannya utang. Utang ini dibayar dari APBN yang 90 % dari pajak, di sinilah letak pemerasan kepada rakyat dalam memungut pajak yang lebih besar dengan berbagai macam cara dan ancaman-ancaman,” jelas Kwik.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas itu juga berpendapat bahwa utang negara saat ini akibat dari ambisi Jokowi dalam bidang infrastruktur yang kebablasan dan tanpa perhitungan matang.
“Menurut saya agak ngawur. Intinya, infrastruktur dibangun tanpa perhitungan apakah ada yang akan menggunakannya? Di mana-mana dibangun jalan tol yang mahal tanpa perhitungan. Apakah kalau sudah jadi akan ada yang memakai? Ada ruas di Papua yang kalau jadi, jumlah mobil di wilayah itu hanya 500 buah. Jangan lupa bahwa kalau infrastruktur terbangun, harus keluar banyak uang untuk pemeliharaan,” beber Kwik.
Kwik menyarankan agar Rezim Jokowi bisa memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik. Bukan hanya mengedepankan pencitraan saja.
“Pembangunan dilakukan dengan perhitungan yang matang tentang biaya dan manfaatnya (cost benefit ratio). Jangan asal pencitraan saja,” pungkasnya.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus