Kita sebagai rakyat pemilik Republik Indonesia jangan sampai diturunkan derajatnya oleh rezim Jokowi menjadi alas kaki.
Negara ini adalah organisasi milik rakyat dan bangsa Indonesia, bukan milik kongsi kekuasaan Jokowi, parpol-parpol dan konglomerat.
Jadi wajar-wajar saja, jika rakyat merasakan, presidennya tidak mampu urus negara, melanggar konstitusi ditambah lagi menangkap-nangkap tokoh, aktivis dan ulama dengan tuduhan makar yang kedua. Setelah penangkapan tokoh-tokoh pada Aksis 212, baru saja pada Aksi 313, Jokowi kembali menuduh makar aktivis dan ulama.
Jokowi layak diturunkan. Ini bentuk aspirasi yang konstitusional.
Saat ini kita seperti dihalusinasi bahwa rezim Jokowi adalah penguasa yang kuat.
Saya nyatakan tidak kuat. Kita lihat masa kekuasaan Jokowi selama dua tahun lebih ini sudah ngos-ngosan. Kalo Jokowi kuat tentu kekuasaannya stabil dan mampu memberikan rakyat kesejahteraan, kemakmuran dan juga tegaknya keadilan. Dan sudah pasti Jokowi mampu mengembalikan hak-hak rakyat yang dikuasai asing dan taipan.
Saat ini Jokowi banyak membiarkan masalah-masalah kehidupan rakyat yang sebetulnya mudah diselesaikan, karena dia punya otoritas. Tapi justru Jokowi berpihak pada para pemodal dan konglomerat perampok.
Masalah tuntutan petani Kendeng yang minta dibatalkan izin pabrik semen, Jokowi terlihat lebih berpihak pada kepentingan modal. Padahal di balik pendirian pabrik Semen Indonesia ini, ada kepentingan taipan di belakangnya.
Jokowi juga tidak mampu berbuat apa-apa ketika tanah seluas 140 juta hektar (72 persen dari luas daratan Indonesia) dikuasai asing dan taipan.
Sektor-sektor ekonomi strategis Indonesia pun dikuasai asing, seperti perbankan 70 persen, pertambangan 85 persen, otomotif 99 persen, perkebunan 60 persen, telekomunikasi 70 persen, jasa 70 persen dan minyak dan gas (migas) 88 persen.
Dalam kondisi kritis dan krisis kedaulatan seperti ini, Jokowi justru malah ikut-ikutan memenangkan Ahok di Pilkada DKI 2017. Padahal Ahok sendiri sedang terindikasi membawa kepentingan Cina dan Taipan di Jakarta. Seperti kasus Reklamasi dan Sumber Waras. Juga dalam diri Ahok terjadi banyak polemik soal penistaan agama dan sumber konflik pecah belah masyarakat.
Ini masalah-masalah serius yang seharusnya diselesaikan dan menjadi prioritas Jokowi sebagai Presiden. Akan tetapi Jokowi justru sibuk membela kepentingan para taipan.
Kondisi ini harus disikapi rakyat untuk menyatakan aspirasi dengan mengkritisi keras Jokowi sebagai Presiden.
Wajar atas hak politik dan kedaulatan yang dimilikinya dan dilindungi konstitusi, rakyat minta Jokowi diturunkan. Sekali lagi ini adalah hak konstitusi rakyat dan republik modern.
Bahwa tujuannya adalah mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat.
Hampir 20 tahun, sejak reformasi digulirkan, kondisi Indonesia bukan semakin membaik, justru semakin merosot dan melorot. Hal ini juga menjadi perhatian gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok perjuangan rakyat untuk mendesak MPR RI, kembali ke UUD 45 asli. Semua ini adalah kehendak rakyat yang harus dihormati. Karena bagaimanapun, rakyatlah pemilik negara yang sah.
Yudi Syamhudi Suyuti
Penulis adalah Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia
Negara ini adalah organisasi milik rakyat dan bangsa Indonesia, bukan milik kongsi kekuasaan Jokowi, parpol-parpol dan konglomerat.
Jadi wajar-wajar saja, jika rakyat merasakan, presidennya tidak mampu urus negara, melanggar konstitusi ditambah lagi menangkap-nangkap tokoh, aktivis dan ulama dengan tuduhan makar yang kedua. Setelah penangkapan tokoh-tokoh pada Aksis 212, baru saja pada Aksi 313, Jokowi kembali menuduh makar aktivis dan ulama.
Jokowi layak diturunkan. Ini bentuk aspirasi yang konstitusional.
Saat ini kita seperti dihalusinasi bahwa rezim Jokowi adalah penguasa yang kuat.
Saya nyatakan tidak kuat. Kita lihat masa kekuasaan Jokowi selama dua tahun lebih ini sudah ngos-ngosan. Kalo Jokowi kuat tentu kekuasaannya stabil dan mampu memberikan rakyat kesejahteraan, kemakmuran dan juga tegaknya keadilan. Dan sudah pasti Jokowi mampu mengembalikan hak-hak rakyat yang dikuasai asing dan taipan.
Saat ini Jokowi banyak membiarkan masalah-masalah kehidupan rakyat yang sebetulnya mudah diselesaikan, karena dia punya otoritas. Tapi justru Jokowi berpihak pada para pemodal dan konglomerat perampok.
Masalah tuntutan petani Kendeng yang minta dibatalkan izin pabrik semen, Jokowi terlihat lebih berpihak pada kepentingan modal. Padahal di balik pendirian pabrik Semen Indonesia ini, ada kepentingan taipan di belakangnya.
Jokowi juga tidak mampu berbuat apa-apa ketika tanah seluas 140 juta hektar (72 persen dari luas daratan Indonesia) dikuasai asing dan taipan.
Sektor-sektor ekonomi strategis Indonesia pun dikuasai asing, seperti perbankan 70 persen, pertambangan 85 persen, otomotif 99 persen, perkebunan 60 persen, telekomunikasi 70 persen, jasa 70 persen dan minyak dan gas (migas) 88 persen.
Dalam kondisi kritis dan krisis kedaulatan seperti ini, Jokowi justru malah ikut-ikutan memenangkan Ahok di Pilkada DKI 2017. Padahal Ahok sendiri sedang terindikasi membawa kepentingan Cina dan Taipan di Jakarta. Seperti kasus Reklamasi dan Sumber Waras. Juga dalam diri Ahok terjadi banyak polemik soal penistaan agama dan sumber konflik pecah belah masyarakat.
Ini masalah-masalah serius yang seharusnya diselesaikan dan menjadi prioritas Jokowi sebagai Presiden. Akan tetapi Jokowi justru sibuk membela kepentingan para taipan.
Kondisi ini harus disikapi rakyat untuk menyatakan aspirasi dengan mengkritisi keras Jokowi sebagai Presiden.
Wajar atas hak politik dan kedaulatan yang dimilikinya dan dilindungi konstitusi, rakyat minta Jokowi diturunkan. Sekali lagi ini adalah hak konstitusi rakyat dan republik modern.
Bahwa tujuannya adalah mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat.
Hampir 20 tahun, sejak reformasi digulirkan, kondisi Indonesia bukan semakin membaik, justru semakin merosot dan melorot. Hal ini juga menjadi perhatian gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok perjuangan rakyat untuk mendesak MPR RI, kembali ke UUD 45 asli. Semua ini adalah kehendak rakyat yang harus dihormati. Karena bagaimanapun, rakyatlah pemilik negara yang sah.
Yudi Syamhudi Suyuti
Penulis adalah Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia
0 Response to "Jokowi Layak Dihentikan Karena Meresahkan Rakyat Dengan Tudingan Makar"
Posting Komentar